 |
| Ilustrasi |
Utang pemerintah Indonesia yang terus menumpuk sampai Rp3.706 triliun, diklaim Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperbaiki kehidupan manusia Indonesia, terutama masyarakat miskin.
Ini agak aneh, padahal kebijakan berhutang Sri Mulyani telah membebani masyrakat Indonesia. Dan sejak bayi sudah menanggung utang.
“Jadi, bukan kita melakukan utang karena senang, tapi tactical investment untuk apa-apa yang dibutuhkan republik. Investasi manusia, investasi infrastruktur untuk mobilitas masyarakat, efisiensi dan menghilangkan biaya ekonomi yang besar, dan memperdalam sektor keuangan,” klaim Sri Mulyani dalam diskusi soal utang, di Jakarta, ditulis Jumat (28/7).
Menurutnya, Indonesia itu sebagai negara dengan penduduk 257 juta jiwa yang mayoritas usianya muda. Akibatnya, investasi di sektor sumber daya manusia merupakan suatu keharusan dan tak bisa ditunda.
Apalagi, indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia masih kalah dibanding negara lain. Saat ini, IPM Indonesia di bawah 70, sementara negara lain sudah di atas 73.
Bahkan, kata dia, saat ini sebanyak 10,7 persen masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk memutus siklus kemiskinan tersebut.
“Makanya, kita enggak bisa nunggu orang nunggu tua dulu, baru punya duit terus disekolahkan tapi orangnya sudah usia 25 tahun baru belajar baca atau melakukan proses belajar mengajar.”
Dia juga mengklaim, kebijakan utang pemerintah Indonesia saat ini juga untuk membangun banyak proyek infrastruktur. Jika dibanding negara-negara yang infrastrukturnya minim, Indonesia masih berada di bawahnya. Dan di antara negara G20 masih di level bawah.
Kondisi infrastruktur Indonesia yang tertinggal itu, berawal dari krisis moneter 1997-1998. Kala itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tersedot untuk menyelamatkan sektor keuangan, sehingga infrastruktur tidak pernah menjadi prioritas.
Hal itu berdampak ke kondisi infrastruktur terhadap Growth Domestic Product atau GDP Indonesia masih rendah, hanya 30 persen. “Artinya, GDP kita tumbuh terus, tapi we never build infrastructure. Oleh karena, urgensi infrastruktur sangat nyata jadi infrastruktur bukan karena hobi dan kemewahan, tapi karena keharusan.”
Sumber: aktual