 |
| ilustrasi |
Proses legalisasi APBN Perubahan 2017 tak berlangsung tenang. Justru Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir mewakili pemerintah dikecam habis akhir kebijakannya yang doyan ngutang.
Sementara dampaknya kepertumbuhan ekonomi tak signifikan. Untuk , kalangan DPR meminta biar APBN disusun jangan mengandalkan dana-dana dari berhutang.
“Coba kita lihat , utang pemerintah Jokowi yang hampir tiga tahun ini sudah menambah utang Rp1.000 triliun lebih. Mestinya , kita dalam menyusun APBN dengan jujur tanpa utang ,” kata Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto di ketika sidang paripurna , di Gedung DPR/MPR , Jakarta , Kamis (27/7).
Apalagi dengan defisit anggaran yang terus melebar membuat pemerintah akan terus menumpuk utang. Kata ia , dengan defisit anggaran di level 2 ,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB , maka defisit anggaran tersebut sudah hingga pada titik lampu kuning.
“Defisit 2 ,92 persen di APBN-P 2017 sudah lampu kuning buat kita. Itu berbahaya sekali , sebab amanat UU Keuangan Negara maksimal 3 persen dari PDB. Ini ‘PR’ kita semua , jangan hingga defisit ini menjadi bencana ekonomi ,” kata anggota Komisi II DPR .
Utang-utang sendiri , imbuh Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena , selama ini diklaim pemerintah digunakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Sehingga untuk belanja di Kementerian/Lembaga banyak yang melaksanakan efisiensi. Padahal dalam rangka menggenjot pertumbuhan , anggaran di K/L jangan banyak dipotong.
Makanya , ia juga cukup kaget dengan lahirnya Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2017 perihal Efsiensi Belanja Barang di Kementerian/Lembaga sebesar Rp 16 triliun di 2017.
“Padahal gue berharap ada penambahan atau peningkatan anggaran , tapi ini malah sebaliknya. Yang lebih parahnya lagi , di Komisi V ketika rapat dengan Menteri-menteri terkait , penambahan belanja Kementerian justru dibiayai dari utang luar negeri.”
Untuk , ia mendesak ke pemerintah biar secepatnya menyehatkan anggaran biar kondisi keuangan negara di APBN lebih berpengaruh , sehingga tak tergantung sama utang. Makanya , sisi penerimaan negara harus tinggi sekalipun ketika ini trennya cenderung menurun.
“Ini yang kami pertanyakan sasi keuangan negara . Karena ketika ada pemotongan anggaran , orang-orang di tempat meradang. Makanya perlu dijelaskan , apa namanya bila melihat kondisi keuangan negara begini , supaya kita juga mudah jelaskan ke masyarakat ,” kata dia.
Namun , menurut politisi Partai Demokrat , kondisi anggaran APBN sendiri bakal lama sehatnya. Karena dari tahun 2015 hingga ketika ini saja perkembangan relatif stagnan , bahkan banyak yang alami kemunduran. “Tapi yang terjadi ketika ini , mulai dari 2015-2017 , serta pagu indikatif 2018 , semuanya hampir flat bahkan APBN cenderung menurun ,” ujar dia.
Sumber: aktual
Sumber: aktual